Selasa, 04 November 2014

HUKUM PIDANA

Tujuan hukum pidana adalah menciptakan ketertiban & kedamaian masyarakat Hal ini dapat di capai apabiala hukum pidana ditegakkan secara benar dan tanpa pandang bulu. kepastian hukum dan keadilan dari setiap penegak hukum merupakan syarat yang menentukan.
Penegakan hukum secara benar dan tanpa pandang bulu sangat di pengaruhi oleh oknum penegakan hukum, ada dua faktor penegakan hukum yang sangat orjen  yang pertama moralitas para penegak hukum dan yang kedua kemahiran dan keterampilan hukum bagi para aparatur negara yang mempunyai kekuasaan terutama dalam penegakan hukum.
maka dalam hal ini kita sebagai generasi bangsa harus selalu senantiasa mengawal supremasi hukum, supaya tidak terjadi penyalagunaan wewenag yang di lakukan oleh aparatur negara dalam penegakan hukum,

Senin, 03 November 2014

macam-macam putusan dalam gugatan

Dalam dunia peradilan ada tigal istilah gugatan
Gugatan Dikabulkan, Gugatan Ditolak, Gugatan Tidak Dapat Diterima

A.        Gugatan Dikabulkan
            Menurut pakar hukum acara perdata, M. Yahya Harahap, dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat bila dalil gugatnya dapat dibuktikanoleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)/Pasal 164Het Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”). Dikabulkannya gugatan ini pun ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan majelis hakim.

B.        Gugatan Ditolak

            Dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 812), M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.
  
C.        Gugatan Tidak Dapat Diterima

            Dijelaskan pula oleh M. Yahya Harahap (hal. 811), bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996:
1.      gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2.      gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
3.      gugatan mengandung cacat atau obscuur libel; atau
4.      gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.
Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, error in persona, obscuur libel, premature, kedaluwarsa, ne bis in idem), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).
            Dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.
            Sehingga jelas semua putusan tersebut diberikan karena alasan yang berbeda. Dan secara sederhana dapat kita ketahui persamaannya adalah ketiganya diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut.   
Dasar hukum:
1.     Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek,Staatsblad 1847 No. 23)
2.    Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui     (RIB), (S.      1848 No. 16, S.1941 No. 44);
3.     Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1996;